Gus Muhammad SAW
Oleh : Emha Ainun Nadjib
Sudah terpecah dan terkeping sampai seberapa PKB, juga NU? Tidak. Kita ambil perspektif lain. Itu bukan bentrok, bukan perpecahan. Itu romantisme demokrasi. Itu dinamika ijtihad (perjuangan pemikiran). Itu produk wajar dari tradisi berpikir merdeka: salah satu prinsip yang membuat manusia bernama manusia.
Sebagaimana kalau jumlah pemeluk Islam ada sejuta, maka dimungkinkan ada sejuta aliran, dipersilakan setiap orang memberlakukan tafsirnya masing-masing, dan satu-satunya yang berhak menagih pertanggungjawaban adalah Tuhan. Silakan ada golongan NU, Muhammadiyah, Persis, Persis NU, Persis Muhammadiyah, Muhammad NU, Suni, Syiah, Sun`ah, Syinni, PKNU, Langitan, Bumian, Lautan, Gunungan, PKB Alwiyah, PKB Wahidiyah, PKB Muhaiminiyah, PKB Yenniyah... semakin banyak semakin demokratis dan menghibur.
Tapi omong-omong sebenarnya PKB adalah satu-satunya parpol yang konstituennya paling berakar. Mungkin tidak tepat benar metafor berikut ini: tapi ibarat hutan dan taman: PKB adalah upaya membangun hutan menjadi taman. Taman PKB berbasis di hutan yang melahirkan PKB, dengan akar dan sifat hutan yang masih kental. Golkar, misalnya, adalah sebuah taman modern yang profesional, sejumlah pohon diambil dari hutan dan tetap mendayagunakan kimia tanah hutan --tetapi ia sebuah taman teknokratis yang tidak memprimerkan hutan.
Semua -PDI-P, PPP, PKS, PAN, PD, atau PBB-- juga tidak steril hutan, tetapi PKB yang paling jelas berakar di hutan. Asal muasal sosiokulturalnya, dialektika historisnya, masih menampakkan kekentalan perhubungan antara tamannya dan hutannya. Sebagaimana PAN, PKS, PPP, dan PBB "gagal" mewujudkan jargonnya Cak Nurcholish Madjid "Islam yes, partai Islam no" --PKB-lah yang paling kental setting budaya santrinya. "Partai Islam no" susah keluar dan berkembang dari lembaran AD-ART-nya, de facto tetap saja "partai Islam". Meskipun Ifrith Sekjen Komunitas Jin Internasional direkrut masuk PKB, tetap saja yang terjadi bukan pluralisme, orang tetap menganggap Jenderal Ifrith yang masuk NU supaya kalau meninggal ditahlili.
Andaikan saja tradisi transformasi sosial berlaku cukup matang di Indonesia, kemudian atas dasar itu PKB dibangun kembali secara modern, maka dia susah ditandingi oleh kelompok politik yang mana pun lainnya.
Tetapi PKB semakin seru saja bergumul di dalam bungkusan "sarung" tradisional. Mungkin saja sarung itu bermerek "Gus". Belum tentu benar, tapi kalau mau menabung pembelajaran tentang PKB hari ini, ada baiknya kita tengok sosiologi budaya "gus", bahkan mungkin "antropologi"-nya.
Sopan santun Jawa menyebut Nabi Muhammad SAW dengan Kanjeng Nabi. Dalam bahasa Arab: Sayyid, semacam Sir. Sayyidina Muhammad.
Beliau pernah bilang, "Saya jangan di-sayyid-sayyid-kan". Maka, masyarakat Muhammadiyah cenderung tidak memakai gelar Sayyidina. Panggil ngoko saja: Muhammad. Tetapi, kalau kita menyebut pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan dengan "Dahlan" saja, "Si Dahlan", atau dulu ketika beliau masih sugeng kita menyapa beliau: "Mau ke mana, Lan?" --teman-teman Muhammadiyah banyak tak siap juga.
Jadi idiom "Sayyidina" itu mungkin berkonteks budaya sebagaimana kita memanggil "Pak", "Mas", "Om". Tentu saja "saya jangan di-sayyid-sayyid-kan" itu tidak berhenti pada makna harafiah. Maksudnya, Kanjeng Nabi kita jangan feodal, jangan menjunjung-junjung secara tidak rasional. Allah semata yang 'Ali Akbar, Yang Mahatinggi dan Mahaagung. Sampai-sampai beliau tidak mau digambar wajahnya, khawatir jadi ikon, branding, berhala, mitos.
Di kalangan Jawa tradisi, dipakai kata "kanjeng", "raden" atau "den". Den-nya masyarakat santri adalah "gus". Gus itu semacam raden yang "Islami". Di Jombang ada Gus Rur, Gus Nur, Gus Dur. Untuk saya ada gelar VIP: "Guk", Guk Nun. Itu panggilan sesama teman penggembala kambing, kerbau, sapi, ngasak di sawah.
Gus itu lebih tinggi dan lebih luas dibandingkan dengan den. Itu berlaku tak hanya secara tradisional. Semua wacana, persepsi, dan analisis tentang wilayah perpolitikan tertentu di Indonesia selama 35 tahun ini terlalu meremehkan dahsyatnya kekuatan "gus". Sampai hari ini kita gagal ilmu, gagal objektivitas, gagal kejujuran, gagal kerendah-hatian dan kejantanan di dalam memotret fenomena sangat faktual itu dalam frame pemikiran demokrasi, egaliterianisme, independensi budaya dan politik.
Itu pun kalau bicara tentang Gus Dur, NU, PKB, Muhaimin Iskandar, Yeni Wahid, PKNU, Choirul Anam, Kiai (desa pesantren bernama) Langitan, dan seterusnya, tanpa setting sejarah yang "masuk lubuk hutan" secara cukup memadai. Gus Dur, NU, PKB, dan lain-lain hanya kita jadikan anasir-anasir dari khayalan akademik kita yang asyik sendiri dengan huruf-huruf, yang karena para akademisi dan pengamat adalah penguasa negeri wacana, maka mereka mengumumkan kepada dunia dan dirinya sendiri bahwa NU itu begini, Gus Dur itu begitu --kemudian tatkala besoknya terbukti tak ada eskalasi rasional dari wacana-wacana itu, kita diam-diam melupakannya.
Emha Ainun Nadjib
[Kolom, Gatra Nomor 37 Beredar Kamis, 27 Juli 2007]
Sudah terpecah dan terkeping sampai seberapa PKB, juga NU? Tidak. Kita ambil perspektif lain. Itu bukan bentrok, bukan perpecahan. Itu romantisme demokrasi. Itu dinamika ijtihad (perjuangan pemikiran). Itu produk wajar dari tradisi berpikir merdeka: salah satu prinsip yang membuat manusia bernama manusia.
Sebagaimana kalau jumlah pemeluk Islam ada sejuta, maka dimungkinkan ada sejuta aliran, dipersilakan setiap orang memberlakukan tafsirnya masing-masing, dan satu-satunya yang berhak menagih pertanggungjawaban adalah Tuhan. Silakan ada golongan NU, Muhammadiyah, Persis, Persis NU, Persis Muhammadiyah, Muhammad NU, Suni, Syiah, Sun`ah, Syinni, PKNU, Langitan, Bumian, Lautan, Gunungan, PKB Alwiyah, PKB Wahidiyah, PKB Muhaiminiyah, PKB Yenniyah... semakin banyak semakin demokratis dan menghibur.
Tapi omong-omong sebenarnya PKB adalah satu-satunya parpol yang konstituennya paling berakar. Mungkin tidak tepat benar metafor berikut ini: tapi ibarat hutan dan taman: PKB adalah upaya membangun hutan menjadi taman. Taman PKB berbasis di hutan yang melahirkan PKB, dengan akar dan sifat hutan yang masih kental. Golkar, misalnya, adalah sebuah taman modern yang profesional, sejumlah pohon diambil dari hutan dan tetap mendayagunakan kimia tanah hutan --tetapi ia sebuah taman teknokratis yang tidak memprimerkan hutan.
Semua -PDI-P, PPP, PKS, PAN, PD, atau PBB-- juga tidak steril hutan, tetapi PKB yang paling jelas berakar di hutan. Asal muasal sosiokulturalnya, dialektika historisnya, masih menampakkan kekentalan perhubungan antara tamannya dan hutannya. Sebagaimana PAN, PKS, PPP, dan PBB "gagal" mewujudkan jargonnya Cak Nurcholish Madjid "Islam yes, partai Islam no" --PKB-lah yang paling kental setting budaya santrinya. "Partai Islam no" susah keluar dan berkembang dari lembaran AD-ART-nya, de facto tetap saja "partai Islam". Meskipun Ifrith Sekjen Komunitas Jin Internasional direkrut masuk PKB, tetap saja yang terjadi bukan pluralisme, orang tetap menganggap Jenderal Ifrith yang masuk NU supaya kalau meninggal ditahlili.
Andaikan saja tradisi transformasi sosial berlaku cukup matang di Indonesia, kemudian atas dasar itu PKB dibangun kembali secara modern, maka dia susah ditandingi oleh kelompok politik yang mana pun lainnya.
Tetapi PKB semakin seru saja bergumul di dalam bungkusan "sarung" tradisional. Mungkin saja sarung itu bermerek "Gus". Belum tentu benar, tapi kalau mau menabung pembelajaran tentang PKB hari ini, ada baiknya kita tengok sosiologi budaya "gus", bahkan mungkin "antropologi"-nya.
Sopan santun Jawa menyebut Nabi Muhammad SAW dengan Kanjeng Nabi. Dalam bahasa Arab: Sayyid, semacam Sir. Sayyidina Muhammad.
Beliau pernah bilang, "Saya jangan di-sayyid-sayyid-kan". Maka, masyarakat Muhammadiyah cenderung tidak memakai gelar Sayyidina. Panggil ngoko saja: Muhammad. Tetapi, kalau kita menyebut pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan dengan "Dahlan" saja, "Si Dahlan", atau dulu ketika beliau masih sugeng kita menyapa beliau: "Mau ke mana, Lan?" --teman-teman Muhammadiyah banyak tak siap juga.
Jadi idiom "Sayyidina" itu mungkin berkonteks budaya sebagaimana kita memanggil "Pak", "Mas", "Om". Tentu saja "saya jangan di-sayyid-sayyid-kan" itu tidak berhenti pada makna harafiah. Maksudnya, Kanjeng Nabi kita jangan feodal, jangan menjunjung-junjung secara tidak rasional. Allah semata yang 'Ali Akbar, Yang Mahatinggi dan Mahaagung. Sampai-sampai beliau tidak mau digambar wajahnya, khawatir jadi ikon, branding, berhala, mitos.
Di kalangan Jawa tradisi, dipakai kata "kanjeng", "raden" atau "den". Den-nya masyarakat santri adalah "gus". Gus itu semacam raden yang "Islami". Di Jombang ada Gus Rur, Gus Nur, Gus Dur. Untuk saya ada gelar VIP: "Guk", Guk Nun. Itu panggilan sesama teman penggembala kambing, kerbau, sapi, ngasak di sawah.
Gus itu lebih tinggi dan lebih luas dibandingkan dengan den. Itu berlaku tak hanya secara tradisional. Semua wacana, persepsi, dan analisis tentang wilayah perpolitikan tertentu di Indonesia selama 35 tahun ini terlalu meremehkan dahsyatnya kekuatan "gus". Sampai hari ini kita gagal ilmu, gagal objektivitas, gagal kejujuran, gagal kerendah-hatian dan kejantanan di dalam memotret fenomena sangat faktual itu dalam frame pemikiran demokrasi, egaliterianisme, independensi budaya dan politik.
Itu pun kalau bicara tentang Gus Dur, NU, PKB, Muhaimin Iskandar, Yeni Wahid, PKNU, Choirul Anam, Kiai (desa pesantren bernama) Langitan, dan seterusnya, tanpa setting sejarah yang "masuk lubuk hutan" secara cukup memadai. Gus Dur, NU, PKB, dan lain-lain hanya kita jadikan anasir-anasir dari khayalan akademik kita yang asyik sendiri dengan huruf-huruf, yang karena para akademisi dan pengamat adalah penguasa negeri wacana, maka mereka mengumumkan kepada dunia dan dirinya sendiri bahwa NU itu begini, Gus Dur itu begitu --kemudian tatkala besoknya terbukti tak ada eskalasi rasional dari wacana-wacana itu, kita diam-diam melupakannya.
Emha Ainun Nadjib
[Kolom, Gatra Nomor 37 Beredar Kamis, 27 Juli 2007]
0 comments:
Post a Comment